Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo menerima kunjungan Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dalam rangka evaluasi lapangan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, yang hadir untuk memberikan pendampingan dan penguatan terhadap pelaksanaan evaluasi tersebut. Senin, (13/10/2025)
Kunjungan ini merupakan bagian dari tahapan penilaian dan pembinaan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Agama. Dalam kesempatan tersebut, TPN meninjau berbagai aspek pelaksanaan pembangunan Zona Integritas, mulai dari manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kegiatan ini dihadiri oleh Durrotun Nafisah, selaku Ketua Tim Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah, yang turut mendampingi pelaksanaan verifikasi lapangan sekaligus memberikan penguatan terhadap komitmen pembangunan ZI di lingkungan Kemenag Purworejo. Beliau menekankan pentingnya keberlanjutan dalam pelaksanaan program ZI, perlunya sinergi antara pimpinan dan seluruh pegawai agar perubahan birokrasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo, Mukhlis Abdillah, dalam sambutannya menyampaikan komitmen seluruh jajaran untuk terus memperkuat budaya kerja yang berintegritas dan melayani. Beliau menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan sekadar memenuhi indikator penilaian, tetapi menjadi langkah nyata dalam membangun sistem pelayanan publik yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Kegiatan evaluasi lapangan ini juga diisi dengan paparan inovasi layanan unggulan oleh tim Zona Integritas Kemenag Purworejo, peninjauan sarana dan prasarana pelayanan publik, serta dialog interaktif antara evaluator dan pegawai.
Humas
